Ssst… Ada Jenderal Sunda Nusantara

 

Sudah punya Indonesia, Rusdi Karepesina (55) mengaku warga negara Sunda Nusantara. Nyetir Pajero di tol Cawang, Jakarta Timur, Rabu (5/5/21) siang. Plat nomor unik: SN-45-RSD. Di-stop polisi, diperiksa. SIM juga keluaran Sunda Nusantara. Kayak dagelan.

Mobil Rusdi itu sangat mencolok. Terutama plat nomornya. Plat warna dasar biru, tulisan putih. Pun, di bodi banyak stiker. Tulisan unik-unik.

Ada tulisan: 'Negara Kekaisaran Sunda Nusantara'. Logo gambar kepala singa bermahkota.

Stiker lain bertulisan: "Allah Yang Pemegang Teguh. International Negara Kekaisaran Sunda Nusantara".

Mobil melaju. Di dekat pintu tol Cawang, di-stop Kasat Patroli Jalan Raya, Kompol Akmal. Mobil berhenti. Polisi dengan sopan meminta surat-surat. 

Sopir membuka dompet, menyerahkan SIM. Terbitan: Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Tercetak jelas, rapi. Persis SIM asli. Polisi bingung, membolak-balik SIM itu.   

“STNK, bisa saya lihat, pak?” ujar polisi. 

Pria itu mengeluarkan sesuatu dari dompet. STNK terlaminating. Terbitan: Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Polisi tambah bingung.

“Bapak ini sebenarnya siapa?”

Pria itu turun mobil. Berdiri tegak, sikap sempurna. Berkata tegas:

“Siap… Saya jenderal muda, Rusdi Karepesina. Dari negara kekaisaran Sunda Nusantara,” 

Modar. 

Kayak dagelan. Tapi serius. Seperti anak main-main, tapi ia berusia setengah baya. Polisi terbengong. Memandangi wajah serius orang gendheng ini. Mungkin polisi menahan tawa. Kalau ketawa beneran, khawatir disebut tidak sopan.

“Ya sudah… Karena bapak ini melanggar. Mari ikut saya ke Polda Metro,” ujar polisi. Pria si ‘jenderal muda’ itu, ya… menurut saja. Tanpa membantah. Manut.

Mobil ‘Sunda Nusantara’ ditahan di Polda Metro. Si jenderal muda diperiksa polisi, sampai malam itu.

Barangkali, Rusdi Karepesina, dengan action itu, memberi pesan: Mendirikan negara, dalam negara, tidak perlu angkat senjata, seperti KKB Papua. Cukup, dengan gaya dagelan. Polisi sudah pusing.

Maka, di Indonesia, now, ada tiga model makar: Khilafah, KKB Papua, dan si jenderal muda (usia 55) itu. Meski jenis terakhir ini, lucu-lucuan, tetap tergolong makar. Mendirikan negara baru, di negara yang sah.

Kata Cak Kartolo: “Kalau itu dilakukan zaman Orde Baru, pelakunya bakal gembuk.” 

Era otoriter Orde Baru, dulu. Sudah kita lalui. Sudah jadul. Sekarang demokrasi. 

Prof DR Kurt Lewin (1890 - 1947) dalam karyanya, Leadership Styles and Frameworks (1939) membagi kepemimpinan jadi tiga: Laissez-faire. Otoriter. Demokratis. 

Karya Prof Lewin itu, teori pertama kepemimpinan. Itu jadi inspirasi bagi teori kepemimpinan di era berikutnya. Dan, teori Lewin dianggap relevan hingga sekarang.

Kepemimpinan Laissez-faire. Menghasilkan anggota grup punya kebebasan total. Pemimpin model Laissez-faire, tidak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jarang memberikan pendapat. 

Gaya ini, menurut Lewin, dapat berjalan baik, jika anggota kelompok punya motivasi tinggi bersatu. Dan kompeten. 

Sebaliknya, jika anggota kelompok tidak kompeten, atau tidak punya keinginan bersatu, maka seluruh anggota bakal tenggelam dalam konflik. Karena, mereka berebut berkuasa.

Jika tidak langsung terjadi konflik, musyawarah bisa terlalu lama. Bertele-tele. Akhirnya, pemimpin kehilangan kendali kepemimpinan. Chaos juga.

Dalam studi Lewin, kepemimpinan laissez-faire, ditandai dengan anggota kelompok yang tidak produktif. Dan, sangat argumentatif. Atau jago bicara.

Lewin mengambil contoh Presiden Amerika Serikat (AS) ke-15 (1857-1861), James Buchanan Jr. Ia politikus. sebelumnya, menjabat Menlu AS (1845–1849).

Waktu itu di AS berlaku perbudakan. Wilayah Selatan menyatakan niat memisahkan diri. Presiden Buchanan menyatakan, niat itu illegal. Tapi, ia juga mengatakan, pemerintah Federal tidak punya kekuatan menghentikan.

Alhasil, kekacauan. Sikap presiden itu, menguatkan Konfederasi. Sebaliknya, melemahkan Union Army. Akhirnya perang pecah. 

Banyak sejarawan menilai, Buchanan sebagai salah satu presiden terburuk Amerika karena keengganannya menghadapi krisis pemisahan diri.

Kepemimpinan otoriter. Anda sudah tahu. Orde Baru. Contoh paling ekstrem sekarang: Kim Yong Un.

Menurut Lewin, gaya ini dapat bekerja dengan baik. Memungkinkan pemimpin membuat keputusan cepat. Memberikan instruksi langsung kepada tentara. 

Dalam studi Lewin, anggota kelompok di bawah kepemimpinan otoriter, umumnya produktif. Tapi tidak kreatif. Tengok saja di televisi, jenderal Korea Utara selalu manggut-manggut jika ditanya Jong Un. Artinya: Beres... Bos.

Di Amerika, Presiden Lyndon Johnson, contoh pemimpin otoriter. Di Kongres, Johnson bergaya agresif. Punya kemampuan luar biasa untuk meloloskan undang-undang. 

Ketika seorang senator menyindir: "Roma tidak dibangun dalam sehari, maka yang lain akan menjawab: Lyndon Johnson bukan mandor dalam pekerjaan itu."

Kepemimpinan demokratis. Anda juga sudah tahu bentuknya. Pemimpin model ini, selalu menyeimbangkan tanggung jawab pengambilan keputusan antara kelompok dan pemimpin. 

Para pemimpin demokrasi secara aktif berpartisipasi dalam diskusi. Sekaligus juga mendengarkan pandangan orang lain. 

Gaya ini sering kali mengarah pada lingkungan kerja yang positif, inklusif, dan kolaboratif. Lebih dari itu, pemimpin demokrasi yang baik dapat memunculkan kreativitas kelompok. 

Dengan gaya ini, pemimpin tetap memegang tanggung jawab akhir atas keputusan kelompok. Dalam studi Lewin, anggota kelmpok di bawah kepemimpinan demokratis, berkualitas tertinggi. Dengan satu syarat: Anggota kelompok memang kompeten berdemokrasi.

Jenderal Dwight Eisenhower dan Nelson Mandela adalah contoh pemimpin demokrasi yang sukses. 

Selama Perang Dunia II, Jenderal Eisenhower (panggilannya Ike) diangkat jadi Panglima Tertinggi Sekutu. Posisi itu punya otoritas yang tidak terbatas. Tapi ia mempertahankan koalisi yang beragam. 

Nelson Mandela, setelah dipenjara hampir tiga dekade, kemudian terpilih jadi Presiden Afrika Selatan (1994 - 1999). Ketika jadi presiden, ia malah mengisi stafnya dengan orang-orang kulit putih. Tindakannya ini, semula dibenci warganya. Tapi kemudian terbukti ampuh, menyatukan negara.

Presiden Jokowi, masuk yang mana? Anda pasti tahu jawabannya. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.