Presiden Jokowi Digugat

 

Ini cara baru usaha mendongkel Jokowi dari Presiden RI. Digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (30/4/21). Penggungat, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Muhidin Jalih. Tergugat, Presiden Jokowi. Cara ini dikomen para politisi.

Dalam situs PN Jakpus, gugatan itu terdaftar, nomor 266/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Belum diumumkan, kapan disidangkan. Atau, mungkinkah disidangkan?

Meskipun gugatan ini dicibir para politikus, tapi hak hukum warga negara harus dihormati. Termasuk hak untuk menggugat. Apalagi, salah satu penggugat Dr Eggi Sudjana SH yang juga Ketua TPUA. Pakar hukum.

Dalam petitumnya, TPUA meminta Jokowi mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI. TPUA meminta PN Jakarta Pusat menghukum Jokowi membuat pernyataan tertulis tentang itu. Berikut petitium penggugat:

1. Menuntut Tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku presiden RI.

2. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara materiil dalam fungsinya positif ini.

3. Mengabulkan seluruh gugatan ini.

4. MenyatakanTergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji.

5. Menghukum Tergugat membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut. Yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji.

Koordinator Advokat TPUA, Ahmad Khozinudin, mengatakan, gugatan ini merupakan bentuk keprihatinan TPUA terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Jokowi penegakan hukum dan ekonomi Indonesia menjadi carut-marut.

Maka, ramai-lah komentar. Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Sabtu (1/5/2021) mengatakan:

"Gugatan hukum terkait kondisi ekonomi daru TPUA ini, tidak jelas maksudnya. Harus jelas objek hukum dari gugatan itu. Apakah yang digugat itu termasuk dalam ranah gugatan hukum?" 

Menurutnya, persoalan ekonomi yang terjadi saat ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Semua negara terdampak pandemi. Sehingga ekonomi melemah.

"Bahkan ekonomi di beberapa negara melambat sangat tajam. Keselamatan jiwa masyarakat jelas harus menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19 sambil terus mendorong kebijakan ekonomi," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menilai, gugatan TPUA salah tempat. Gugatan itu harusnya diajukan secara perdata.

"Meski gugatan tersebut dikonstruksikan sebagai gugatan perdata, perbuatan melawan hukum (PMH) yang merupakan kompetensi lembaga peradilan umum untuk memeriksanya. Tapi materi gugatan PMH-nya bukan materi yang bisa dinilai Pengadilan Negeri," ujarnya.

Meski begitu, Arsul menghormati semua pihak yang menempuh jalur hukum. Ia meyakini, gugatan itu akan ditolak.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, gugatan TPUA aneh dan tak berdasar. Apalagi menurutnya membawa kata-kata ulama. "Tidak perlu lah bertindak yang aneh-aneh, apalagi mengatas namakan ulama," kata Jazilul.

Menurutnya, sebaiknya TPUA sadar diri untuk tidak menebar kebencian di bulan Ramadhan ini. 

"Mari kita dzikir dan tadarus Al-Qur'an. Bukan malah menebar gugatan bernuansa fitnah. Kami yakin pengadilan juga akan menolak gugatan tersebut," ujarnya.

Berdasar UUD 1945, Presiden RI bisa diberhentikan melalui dua cara: Impeachment dan Pemberhentian. 

Achmad Roestandi, dalam bukunya Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) menjelaskan: 

Impeachment berasal dari kata bahasa Inggris: Impeach. Arti sinonim dengan kata accuse atau charge berarti menuduh atau mendakwa.

Berdasar Pasal 7A, 7B, dan 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pejabat yang dapat di-impeach adalah:

a.    Presiden

b.    Wakil Presiden

c.    Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 7A UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Hamdan Zoelva, dalam bukunya Impeachment Presiden (hal. 51) mengemukakan dua alasan Presiden dapat di-impeach dalam masa jabatannya, yaitu:

1.    Melakukan pelanggaran hukum berupa:

a.    Penghianatan terhadap negara;

b.    Korupsi;

c.    Penyuapan;

d.    Tindak pidana berat lainnya; atau

e.    Perbuatan tercela.

2.    Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Sedangkan pemberhentian presiden, berdasar UUD 1945, diatur dalam lima tahapan.

1.    Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan terkait pendapat DPR tersebut.

Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.

2.    MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut.

3.    Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna.

4.    MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.

5.    Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. 

Tapi, itu setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Jalan yang ditempuh TPUA tidak melalui ini. Bisa disebut cara baru. Yang dalam hukum harus disepakati DPR dulu, sebelum menjadi cara.

Maka, prediksi para politisi, bahwa gugatan TPUA tersebut bakal ditolak pengadilan, mungkin saja benar. Pertanyaannya, umpama gugatan ini bakal ditolak, mengapa diajukan? (*)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.