Pidato Mahfud Tak Sengaja Menyingung

 

Korupsi kian parah. “Perguruan tinggi harus ikut tanggung jawab,” kata Menko Polhukam Prof Mahfud Md di pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (26/5/21). “Karena, koruptor rata-rata lulusan perguruan tinggi.”

Tegas, cerdas, blak-blakan. Itulah karakter Prof Mahfud, yang kukagumi.

Pastinya, itu tidak terkait (atau ditujukan pada) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis, yang dilaporkan ke KPK. Tidak ada hubungan. Walau dua fakta ini sama-sama terpublikasi pers.

Prof Mahfud, di pidato tertulis pelantikan Rektor UMJ, tegas, cerdas, blak-blakan. Mengulas korupsi di zaman Orde Baru, pimpinan Presiden Soeharto.

"Korupsi di Orde Baru, dimonopoli di pucuk eksekutif. Dilakukan setelah APBN ditetapkan. Ini tak bisa dibantah. Buktinya, Orde Baru direformasi, dan pemerintahan Soeharto secara resmi disebut pemerintahan KKN,” katanya.

“Penyebutan itu ada di Tap MPR, UU, kampanye politisi, pengamat, disertasi, tesis, dan sebagainya," ujar Mahfud.

Di era reformasi, korupsi meluas. Korupsi tidak lagi di pucuk eksekutif. Tetapi meluas horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, auditif, dan vertikal dari pusat sampai daerah.

"Lihat-lah, para koruptor penghuni penjara sekarang, datang dari semua lini horizontal maupun vertikal," katanya.

Dulu, korupsi dilakukan setelah APBN ditetapkan, atas usulan pemerintah. Baru-lah, dikorup. “Sekarang, sebelum APBN dan APBD jadi, sudah ada nego-nego proyek untuk APBN dan APBD," katanya.

"Ini perlu kesadaran moral kolektif. Sebab, tak satu institusi pun yang bisa menembus barikade demokrasi yang wewenangnya sudah dijatah oleh konstitusi," kata Mahfud.

"Jika aktor demokrasinya bermoral bobrok, produk hukum dan pelaksanaannya pun akan bobrok. Hukum ditentukan oleh moral para aktornya," ujarnya.

Entah kebetulan, atau tidak, Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis, hari-hari ini sedang dipelajari KPK (kasusnya). Ia dilaporkan (identitas pelapor dirahasiakan) soal dugaan penyelewengan dana pembangunan gedung asrama mahasiswa UIN Jakarta. Pelaporan Kamis (20/5/2021).

Kuasa hukum pelapor, juga kebetulan dari PP Muhammadiyah (Prof Mahfud pidato di pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta). Jadi, kebetulan lagi.

Kuasa hukum pelapor, Ketua Bidang Litigasi LBH, PP Muhammadiyah, Gufroni kepada pers, Kamis (20/5/2021) mengatakan:

"Yang dilaporkan ada dua. Pertama, Rektor UIN Jakarta Amany Lubis. Kedua, ketua panitia pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta, Munzier Suparta.”

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun membenarkan pelaporan tersebut. 

"Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima benar telah diterima oleh KPK," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Kamis (20/5/21).

Ia memastikan, KPK akan menindaklanjuti. Terlebih dahulu mem-verifikasi data laporan tersebut. 

"Verifikasi dan telaah, apakah pengaduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku, tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK," ucap Ali. 

Apa sih, materi laporan?

Gufroni menyatakan, kliennya melapor dugaan korupsi tertulis ke KPK 7 Mei 2021. Disertai bukti-bukti tertulis. Juga daftar saksi yang mengetahui peristiwa. 

Dalam laporan, pada Mei 2019, Amany Lubis sebagai rektor membentuk panitia pembangunan asrama mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai SK Rektor Nomor 475 tanggal 13 Mei 2019. 

Lantas, panitia menghimpun dan mencari dana ke negara. Ke kementerian dan BUMN. Hasilnya, miliaran rupiah.

Ternyata, asrama yang dimaksud, tidak pernah terbangun. Yang dibangun asrama mahasiswa organisasi ekstra tertentu, yang bukan bagian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  

Juga, pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta tidak tercatat dalam rencana strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017-2021, atau senstra 2020-2024. Atau, dalam program kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pun, tidak pernah dibahas dalam forum rapat kerja pimpinan. 

Wartawan sudah konfirmasi kepada Armany Lubis. Menanggapi itu, Amany menyebutkan bahwa tuduhan itu merupakan fitnah. "Fitnah ya," kata Amany melalui pesan singkat kepada pers, Kamis (20/5/2021). 

Amany enggan menjelaskan lebih lanjut.

Jadi, pelaporan ini tidak terkait pidato Prof Mahfud. Karena, pelaporan, belum jadi kasus korupsi. Belum ada tersangka. Pun, sudah dibantah oleh terlapor. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.