Masak, PGI Dituduh Kadrun?


 Di perang opini ‘75 orang KPK dipecat’, masuk-lah ‘pemain’ baru: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Yang menyatakan prihatin. Ee… warganet membully PGI, dituduh mendukung Kadrun.

Munculnya PGI, sudah unik. Ditambah lagi tuduhan warganet tersebut. Jadi-lah unik kuadrat.

Di sosmed, istilah Kadrun, populer. Anda pasti tahu. Sebagai ejekan kelompok (yang oleh Tito Karnavian ketika jadi Kapolri) disebut khilafah. Istilah ini kasar (menyebut nama hewan) dan sudah dilarang pemerintah agar tak digunakan. Tapi, warganet membandel.

Sedangkan PGI, Anda juga tahu. Yang unik, ya… tuduhan warganet. Masak, orang Kristen dituduh mendukung Kadrun? Walaupun, dua agama besar ini sama-sama berasal dari gurun, di Timur Tengah sana.

Tapi, munculnya PGI sebenarnya tidak unik banget. Hanya sedikit unik. Keunikannya, hanya di keberpihakan. Karena, dengan PGI menyatakan keberpihakan dalam kasus ini, maka mereka terseret masuk pusaran tuduh-menuduh tersebut.

Keberpihakan PGI muncul, ternyata juga bukan keunikan. Melainkan kewajaran. Bisa disebut lazim.

Itu tampak pada siaran pers PGI, Jumat (28/5/21). Diumumkan Sekretaris Umum PGI, Pdt Jacky Manuputty. Di poin nomor lima, secara tersirat, menggambarkan, mengapa PGI sengaja ‘masuk’ ke pusaran ini.

Dijelaskan, bahwa sembilan orang pegawai KPK (yang tidak lulus TWK) berkunjung ke Grha Oikoumene PGI, Jakarta, Jumat (28/5/21). Mungkin mereka tidak bermaksud mengadu. Cuma datang, gitu saja. Tapi, bisa ditafsirkan mengadu.

Nah…  tujuh dari sembilan orang eks KPK itu, menurut siaran pers PGI, tidak bisa disebut Kadrun atau Taliban (nama rezim yang pernah berkuasa di Afghanistan, menerapkan hukum Islam). 

Karena, mereka anggota PGI. Tujuh orang itu warga gereja PGI. Mana mungkin mereka Kadrun? Atau Taliban?

Bahkan, diantara tujuh anggota gereja PGI itu, ada Hotman Tambunan, pendiri Oikumene di KPK. 

Hotman sempat bicara kepada pers, menyatakan, ia merasa ada yang keliru ketika orang beragama disebut Kadrun atau Taliban. Kekeliruan itu, sudah menyebar di masyarakat.

Dikatakan Hotman Tambunan, agama justru sangat penting untuk pegawai KPK dalam menjalankan tugas. “Di KPK godaannya banyak sekali. Begitu pun dengan ancaman. Nilai agama yang membuat kami bisa bertahan,” kata dia.

Perkataan Hotman ini ada benarnya. Walau, tidak benar dalam perspektif warganet, yang menafsirkan, ada dikotomi dalam dua agama besar ini.

Dari sembilan eks pegawai KPK yang tak lulus TWK itu - ini terpenting - ada Novel Baswedan. Gampangnya begini, yang datang ke PGI itu ada tujuh Kristen, dan dua Islam, termasuk Novel.

Novel, di situ juga bicara ke pers. Sebenarnya Novel sudah sering bicara soal ini. Ia katakan, kecewa. Menurutnya, TWK alat untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas di KPK. 

“Bagaimana kita mau berbangsa, bila yang selama ini bekerja profesional, tiba-tiba dilabeli radikal dan menjadi musuh negara?” tuturnya. Dan seterusnya…

Jadi, tidak unik. Biasa saja. Ada tujuh anggota gereja PGI, yang juga anggota KPK yang dipecat, datang mengadu. Ke induk organisasi keagamaan mereka, PGI.

Balasan PGI, sebagai solidaritas kelompok, ya… membela kelompoknya. Di antara anggota kelompok itu, ada temannya anggota kelompok, bernama Novel Baswedan. Namanya teman, boleh dong, ikut.

Usai kunjungan sembilan eks KPK itu, ada konferensi pers. Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, menyatakan, stigmatisasi (Kadrun, Taliban) sangat berbahaya. “Karena menyangkut masa depan pegawai bersangkutan, sekaligus menjadi beban bagi keluarganya,” katanya.

Tampaknya, dua kalimat Gomar itu seolah tidak ada hubungan kausalitas. Antara ‘Kadrun’, dengan ‘beban bagi keluarganya’.

Tapi ia melanjutkan: Mayoritas masyarakat kini telanjur dikendalikan narasi tunggal, tautan antara TWK dengan radikalisme di KPK. “Maka, kami PGI akan meminta pemerintah menjelaskan secara transparan parameter TWK,” katanya.

Di kalimat terbaru di atas, nyambung lagi. Walaupun tidak terlalu tegas, namun samar bisa ditafsirkan, bahwa Ketua Umum PGI akan minta ketegasan pemerintah: Apakah yang tidak lulus TWK itu adalah Kadrun?

PGI minta terang-benderang. Dijelaskan gamblang oleh pemerintah. Soal itu. “Supaya masyarakat tidak menautkan TWK dengan stigma intoleran, radikalisme, Kadrun, Taliban, dan sejenisnya,” katanya.

Dijelaskan, Presiden Jokowi sudah meminta hasil TWK tidak dijadikan alasan pemberhentian 75 orang pegawai KPK. Namun proses pemberhentian terus berlangsung.

Diharapkan, pemerintah secara transparan menyampaikan alasan pemberhentian mereka melalui instrument TWK yang dipakai. 

“Sehingga, stigma Kadrun yang terlanjur ditelan mayoritas masyarakat tidak menjadi beban bagi langkah mereka ke depan,” katanya. 

Bisa ditafsirkan, mustahil 75 KPK yang dipecat itu Kadrun. Sebab, di dalamnya ada anggota gereja PGI.

Jadi, tidak ada yang unik dengan munculnya PGI di sini. Kecuali, suatu pengumuman, bahwa PGI tak segan masuk ke wilayah tuding-menuding ini. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.