Virtual Police Direcoki Pengamat


 

Virtual police belum sepekan berjalan. Kritik bertebaran. Semua pengamat menyatakan, virtual police tidak tepat. Tapi mereka tak menyumbang solusi. Seolah, pengamat menghendaki, “biarkan medsos seperti semula”. Sedangkan, polisi terus jalan sesuai program Kapolri.

Aneka kritik dari pengamat, yang dimuat media massa, demikian:

1) Peneliti Kontras, Rivanlee Anandar menilai, keberadaan virtual police, ironis. Di tengah ketakutan masyarakat terhadap ancaman UU ITE. Virtual police semakin menakutkan, karena dipantau polisi ketika menyampaikan ekspresi.

"Kalau UU ITE disebut bisa mengganggu demokrasi, lah ini malah memberi ruang virtual police aktif. Makin takutlah orang komentar," ujar Rivan kepada pers, Selasa, 23 Februari 2021.

2) Ahli Hukum Tata Negara, Refli Harun menilai, kehadiran virtual police tidak akan menyelesaikan polemik, bila kritik terancam dijerat UU ITE.

"Saya kira mungkin akan memunculkan problem baru,” kata Refly Harun seperti dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab.

Refly menjelaskan, UU ITE memberikan terlalu lebar kewenangan penegak hukum untuk menafsirkan. "Memang, tidak ada kritik yang dikriminalkan. Cuman masalahnya adalah membedakan kritik, penghinaan, ujaran kebencian, hasutan, provokasi itu yang nggak jelas," ucapnya.

Yang berbahaya, kata Refly Harun, ketika orang merasa menyampaikan kritik, namun penegak hukum menganggap menghina.  Refli bersama Gus Nur (kini diadili) membuat konten yang menghina PBNU.

3) The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, Rifqi Rachman, mempertanyakan urgensi pembentukan police virtual. Menurutnya, virtual police bukan solusi memperbaiki etika warganet.

"Cyber police tidak mampu memasuki ranah etis di ruang digital, maka pembentukan virtual police juga tidak dapat langsung menjadi jawaban," kata Rifqi melalui keterangan tertulis pada 21 Januari 2021.

Justru, kehadiran police virtual akan mempersempit kebebasan warga di ruang digital. 

4) Pengamat Keamanan Siber, Teguh Aprianto menyebut virtual police membuat masyarakat takut mengeluarkan pendapat. "Ini malah bikin takut," ujar Teguh kepada pers, Kamis (25/2/21).

Menurutnya, menegur pengguna media sosial melalui Direct Message (DM) tidak tepat. Karena, “Itu bukan tugas polisi." ujarnya.

5) Pakar Literasi Digital dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Novi Kurnia berharap ada kepastian netralitas virtual police. Dalam moderasi konten-konten negatif di dunia maya, terutama yang mengarah pada pelanggaran pidana.

“Virtual police sebagai sebuah aksi memoderasi ini bagus. Namun, ada catatan yang harus dipertimbangkan. Seperti: Posisi penjaga netralitas, objektivitas, dan keadilan. Jangan terus interventif,” kata Novi Kurnia di Yogyakarta, Jumat, 26 Februari 2021.

Polisi virtual harus tetap memperhatikan sejumlah aspek. Mulai dari posisi, proses, transparansi, perlindungan data diri, hak pengguna digital, hingga kolaborasi moderasi konten.

Menurut Novi dalam pelacakan konten, perlu disesuaikan dengan platform masing-masing media sosial. Penentuan sampel harus jelas. Apakah sistem sampling atau sensus. Juga pelacakan. Apakah parsial atau pada seluruh konten.

“Pengguna media wajib diberitahu konten seperti apa yang dianggap negatif,” kata Novi.

Perlindungan data diri pengguna media sosial, menurut Novi juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program pengawasan virtual police.

Yakni beberapa di antaranya data apa saja yang bisa dibuka, bagaimana jaminan perlindungan, dan mitigasi terhadap kebocoran data pribadi.

Jika polisi mendengar kata pengamat, satu per satu, bakal pusing sendiri. Pendapat nomor satu sampai empat, menghendaki kebebasan publik, sebebasnya. Nomor lima, khas akademisi, terkait teknis moderasi.

Di Amerika, perdebatan ini terjadi 20 tahun silam. Amerika induknya negara bebas. Kalau pengamat kita menyinggung kebebasan individu. Dalam sosmed. Maka, tengoklah Amerika.

Dikutip dari The Berkman Center for Internet and Society di Harvard Law School, 14 Juni 2001, soal kebebasan warganet diperdebatkan. Waktu itu. Yang menarik, Prof William W. Fisher menyampaikan batasan. Kebebasan yang berbatas. Jika tidak, maka kacau-lah dunia.

Prof Fisher adalah guru besar Harvard Law School. Mengajar hukum kekayaan intelektual dan sejarah hukum. Dalam naskahnya bertajuk “Freedom of Expression on the Internet”, yang kemudian diadopsi negara, ia merumuskan:

Pembatasan pemerintah terhadap konten internet, tidak konstitusional. Kecuali, untuk "kepentingan negara yang memaksa." Untuk prinsip ini, ada enam yang boleh dibatasi pemerintah:

1. Unggahan yang kemungkinan besar mengarah pada tindakan pelanggaran hukum.

2. Perkataan yang melawan. Yaitu, kata-kata yang sangat menghina sehingga orang yang dituju cenderung melawan.

3. Cabul. Ekspresi erotis, yang secara kasar atau terang-terangan menyinggung orang kebanyakan, yang tidak memiliki nilai seni atau sosial yang serius.

4. Pornografi anak. Pertunjukan tidak senonoh, dan pembuatannya mengancam kesejahteraan anak-anak.

5. Pernyataan fitnah. Kita sudah tahu tentang ini. Fitnah lebih kejam daripada tidak fitnah.

6. Unggahan komersial. Dilarang, hanya jika menyesatkan, atau berkaitan dengan produk ilegal. 

Prof Fisher menyatakan, jika Anda terbiasa dengan enam poin itu, maka  Anda dalam kondisi yang baik. Tidak melanggar hukum. Jika tidak, Anda harus membaca kembali Amandemen Pertama (Amerika).

Amerika bukan bandingan kita. Sangat jauh. Tapi, kalau negara bebas itu memberikan batasan begitu, lha… kita masak lebih Amerika daripada Amerika? (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.