Polri Unik di Kasus Tembak FPI

 

Polisi unlawfull killing. Dibalas, 6 orang mati ditersangkakan. Akhirnya, kasus tembak mati laskar FPI ditutup, Kamis (4/3/21). Proses hukum paling unik. Seumpama tak di-stop, bisa melebar. Potensi pecah belah bangsa.

Buktinya: Para pakar hukum, silang pendapat di situ. Ada pro Polri, ada yang kontra. Belum lagi ditumpangi komentar politikus. Antara politikus nasionalis versus politikus agamis. Diaduk oleh politikus pemanfaat identitas.

Sementara, ratusan juta rakyat menonton drama hukum itu. Terombang-ambing. Bukan bingung. Karena bibit keterbelahan, ada. Keberpihakan nyata. Mereka terombang-ambing, antara: Action memperkuat identitas, atau diam. Kalkulasi risiko.

Kasusnya, 6 laskar FPI ditembak mati polisi pada 7 Desember 2020. Heboh. Ini bukan kasus hukum biasa. Bertendensi politis. 

Warganet menuding, mantan Wapres Jusuf Kalla bermain di balik beringasnya FPI. Yang berani mengancam bunuh Menko Polhukam Mahfud MD. Berani mengancam bunuh Kapolda Metro Jaya. Puncaknya, FPI ditumpas, pertama kali di 7 Desember 2020 itu.

Di situ titik awal ‘kemerosotan’ FPI. Tapi ekornya masih ada. Gugat-menggugat. Akhirnya kasus tembak mati 6 FPI diteliti Komnas HAM.

Hasilnya, ada dua kasus. Pertama, tembak mati 2 laskar FPI akibat baku tembak. Ini tidak ada masalah. Kedua, 4 laskar FPI ditembak mati di dalam mobil berisi 3 polisi. Berarti, salah seorang polisi menembak mati 2 FPI.

Kasus kedua itulah yang oleh Komnas HAM dinyatakan: Ada pelanggaran HAM. Wong… empat tersangka sudah masuk mobil, kok dieksekusi.

Polri menyatakan, empat orang itu melawan. Dan, tidak mungkin dibuktikan. Tidak ada saksi netral. Hanya ada penembak dengan yang ditembak (yang sudah mati semua).

Kasus ini berjalan sangat lamban. Entah, apa yang terjadi di baliknya. Mendadak, Polri sendiri mengeluarkan istilah baru: Unlawfull killing. Atau pembunuhan di luar hukum. Artinya, tiga polisi melakukan pembunuhan di luar hukum. Terhadap 4 FPI. 

Para polisinya diproses. Dibebas-tugaskan sementara. Berstatus terlapor.

Pendapat pakar hukum berkembang. Banyak pakar bicara. Di antaranya, pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji. Menyatakan: Tidak ada unlawfull killing di kasus itu.

Uraiannya: "Satu catatan penting rekomendasi Komnas HAM. Bahwa Laskar FPI menyerang polisi, duluan. Artinya ini adalah tidak ada unlawful killing," kata Indriyanto kepada pers, Sabtu (9/1/21).

Kata Indriyanto, keputusan polisi menembak, bentuk pembelaan yang terpaksa. Akibat ancaman keselamatan jiwa aparat penegak hukum.

"Polisi dibenarkan. Punya dasar legitimasi, dan tanggung jawab hukun. Karena ada serangan terlebih dahulu, yang ancam jiwa polisi," ujarnya.

Mendadak lagi, Polri menyatakan, enam laskar FPI yang sudah meninggal, jadi tersangka. Ini sangat unik. Langka.

Direktur Tindak Pidana Umum Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Rabu (3/3/21) mengatakan begini:

"Iya, jadi tersangka, enam orang itu. Yang Pasal 170 itu, memang sudah kita tetapkan tersangka. Kan itu juga tentu harus diuji, makanya kami ada kirim ke jaksa, biar jaksa meneliti.”

Pasal 170 KUHP, Ayat 1 berbunyi: "Barang siapa, dengan terang-terangan, dan secara bersama-sama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama, lima tahun enam bulan."

Pasal 170 KUHP berada di Buku II tentang Kejahatan, tepatnya di BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. 

Mengapa Pasal 170 ditempatkan dalam Kejahatan terhadap Ketertiban Umum? Karena tidak diterapkan pada anggota masyarakat (pelaku) terhadap anggota masyarakat (korban). 

Dalam buku "Hukum Pidana Material Bagian Umum" karya Mr. J.M. Van Bemmelen, disebutkan, kejahatan Pasal 170 merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum. Misalnya, warga menyerang polisi  yang bertugas.

Jadi, 6 Laskar FPI itu tersangka pelanggar ketertiban umum. Jelasnya, menyerang polisi yang sedang menjalankan tugas. Ancaman hukumannya berat, loh… lima tahun enam bulan penjara. Tapi, bagaimana mungkin? Tersangkanya sudah mati.

Di tengah ‘kebingungan hukum’ itulah, kasus ini kemarin resmi ditutup.

Bareskrim Polri, resmi menyatakan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, penghentian kasus ini mengacu Pasal 109 KUHAP. Karena tersangka sudah meninggal dunia.

Lah…. iya-lah… Sejak sebelum ditetapkan tersangka, 6 FPI itu sudah tiga bulan meninggal. Baru kali ini sikap Polri agak unik. Entah, ada apa di baliknya. (*)

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.