Terorisme Diseriusi Setelah 40 Tahun

 

Terorisme di Indonesia sejak 28 Maret 1981. Dikenal: Tragedi Woyla. Pekan lalu, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah Terorisme.  Disingkat RAN PE. Dianggap telat, boleh. Karena sudah 40 tahun. Tidak telat, ya… betul, karena deadline abstrak.

RAN PE diteken Presiden Jokowi, Rabu 6 Januari 2021. Diundangkan sehari kemudian. Draft disusun sejak setahun lalu. Oleh: Direktorat Kerjasama Regional dan Multiralteral Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Latar belakang: Selama ini, gerakan ektremisme dan mengarah tindakan terorisme, (ternyata) belum ditangani secara terencana, kompak terpadu. Antar seluruh pihak.

Latar belakangan itu terdengar mengerikan. Tapi, itu termaktub di Pasal 1 angka 4 Perpres RAN PE. Bunyi:  

"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang selanjutnya disebut RAN PE, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.”  

“Terencana sistematis, dilaksanakan kompak terpadu antar lembaga.” Adalah jiwa RAN PE.

Tujuan: Berdasar Pasal 2 ayat (2) Perpres RAN PE adalah meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara, dari ancaman ekstremisme dan terorisme.  

Dilanjut: Upaya penanggulangan ekstremisme dan terorisme merupakan tanggung jawab para menteri, kepala badan, hingga kepala daerah sesuai wewenangnya masing-masing. Menteri hingga kepala daerah bisa melibatkan peran masyarakat dalam RAN PE. 

Pelaksanaan RAN PE dikoordinasikan Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Perpres 7/2021, Sekber RAN PE terdiri dari Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Bappenas, Kemendagri, Kemenlu, dan BNPT. Sekber RAN PE dipimpin Kepala BNPT.  

Sekber RAN PE bertugas: Diatur di Pasal 7 ayat (1) Perpres 7/2021 yang berbunyi: 

a. Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian dan lembaga. 

b. Mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PE.

c. Merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE. 

Laporan capaian dan evaluasi RAN PE, wajib disampaikan kepada Presiden RI minimal setahun sekali. 

Berdasar sejarah Indonesia, peristiwa terorisme pertama dikenal sebagai Tragedi Woyla. 28 Maret 1981. Nama ini diambil dari pesawat Garuda Indonesia, nomor penerbangan 206, pesawat DC 9 Woyla. Rute Jakarta - Palembang – Medan. Dibajak 5 orang teroris yang menyaru sebagai penumpang. Teroris dipimpin Imran bin Muhammad Zein, mengidentifikasi diri sebagai Komando Jihad. 

Tuntutan teroris: Dikaitkan Peristiwa Cicendo. Mundur lagi, 11 Maret 1981 kelompok Komando Jihad membunuh empat polisi di Kosekta 65 (nama Polsek Cicendo, Bandung Barat, saat itu). Lalu 14 anggota Komando Jihad ditahan. Teroris di pesawat menuntut, para pembunuh polisi ini dibebaskan. Penjahat dibela dengan kejahatan.

Pesawat Woyla bersama ratusan penumpang yang dibajak, berputar-putar, di luar jalur semestinya. Akhirnya mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Pasukan khusus TNI (Grup 1 Para Komando) menyelesaikan itu dalam baku tembak. Alhasil, seorang kru pesawat tewas, seorang TNI gugur, tiga teroris tewas.

Lantas, pengeboman Candi Borobudur pada 21 Januari 1985. Hanya dua peritiwa terorisme ini terjadi di zaman Orde Baru. Yang kemudian sangat keras terhadap ektremis. Demi stabilitas nasional, dan stabilitas nasional memungkinan pembangunan ekonomi. Mengentas orang miskin.

Setelah Orde Baru, sejak tahun 2000. tercatat 46 peristiwa terorisme lagi. Pengeboman, pembantaian,  penusukan (terhadap Jenderal Purn Wiranto), teror. Total, 48 peristiwa terorisme. 

Terakhir, pembantaian sekeluarga di Sigi, Sulawesi Tengah, oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur, 27 November 2020. Yang sampai hari ini, kelompok itu masih diburu di hutan Poso, Sulawesi Tengah. Oleh Polri dibantu TNI.

Terorisme terkait pendanaan. Tidak ada orang berkelompok, bergerak, apalagi membantai, tanpa dibayar. Ini bukan asumsi, bukan dugaan.  Melainkan terkait instruksi Presiden Jokowi, agar PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mencegah dana terorisme. Baru saja, dikatakan Jokowi di acara PPATK, Kamis (14/1/21) kemarin. Demikian katanya: 

"Saya minta kita bersinergi termasuk antara sektor publik dan privat untuk melakukan terobosan-terobosan baru, khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara, dengan membentuk public private partnership pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.”

Menurut Jokowi, penting, mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebab, dua hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mengganggu stabilitas sistem perekonomian Indonesia yang harus dimitigasi. 

"Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi, kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi," kata dia. 

Jokowi meminta optimalisasi terhadap satgas yang bertugas mengantisipasi organisasi teroris, yang mencari dana melalui sumbangan masyarakat. 

"Optimalkan juga peran satgas daftar terduga teroris dan organisasi teroris untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat, begitu juga sumbangan kemanusiaan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat," katanya. 

Pemberantasan ekstrimisme mengarah terorisme, belakangan diseriusi pemerintah. Jangan tanya, mengapa baru sekarang. Setelah 40 tahun. Jangan tanya itu. Lebih baik telat daripada dibiarkan. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.