Kapolri Baru Hadapi Kasus FPI

 

Listyo Sigit Prabowo rencananya dilantik jadi Kapolri, Rabu (27/1/21) besok. Tugas baru menanti. Internal - eksternal. Internal, ada beberapa senior aktif yang harus dihormati bijak. Eksternal, kasus tewasnya 6 FPI, diancam TP 3 bentukan Amien Rais Cs akan ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.

Perhatian publik, lebih mengarah ke tugas eksternal Polri. Sebab, publik tak banyak tahu internal. Tahunya, Listyo angkatan 91 dan masih ada senior aktif. Publik berharap, Polri kompak - solid. Mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas eksternal Polri sangat banyak. Perhatian publik ke kasus tewasnya 6 FPI. Sudah ditangani Komnas HAM. Disimpulkan, ada pelanggaran HAM. Lalu muncul TP 3 (Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan) yang menyatakan, itu pelanggaran HAM berat. Diancam, akan dibawa ke Internasional Criminal Court - ICC (Mahkamah Internasional).

Kalau perkara hukum dimasuki politikus Amien Rais Cs, mau - tidak mau, jadi bernuansa politis. Kalau politikusnya berkoar dengan menggelar konferensi pers, otomatis media massa mengobarkan masalah. Kalau media massa mengobarkan, tanggapan publik jadi terpecah.

Ilustrasi: Badan Pusat Statistik 2020: Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas: 8,90 tahun. Hampir 9 tahun. Seandainya 9 tahun artinya setingkat lulusan SMP. Sedangkan, 8,90 tahun, artinya: Putus sekolah di kelas 3 SMP. Inilah kondisi publik Indonesia yang harus diakui, berdasar data BPS.

Sedangkan Amien Rais bergelar: Doktor Ilmu Politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Melalui TP 3 menyatakan, tewasnya 6 FPI adalah pelanggaran HAM berat.

Amien Rais Cs membentuk TP 3, konstitusional. Sah berdasar hukum. Sesuai Pasal 28 E, ayat 3, UUD 1945, bunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Akhirnya publik yang berpendidikan rerata putus SMP, bingung. Terombang-ambing. Tolah-toleh. Antara pelanggaran HAM, atau pelanggaran HAM berat? Yang bagi pencernaan publik pastinya: Sangat berat. Dan, kondisi ini dipahami para elit. Yang memainkan opini.

Kalau begitu, bagaimana pendapat lembaga resmi, Komnas HAM? “Kasus ini (tewasnya 6 FPI) tidak mungkin dibawa ke Mahkamah Internasional,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan pers tertulis, Selasa (26/1/2021).

Ahmad Taufan, intinya, menyebut empat unsur, kasus ini tidak mungkin ke Mahkamah Internasional. 

1) Indonesia bukan anggota Internasional Criminal Court (Mahkamah Internasional). 

2)Tidak memenuhi unsur unable. Atau ketidakmampuan pengadilan nasional. Juga tidak memenuhi unsur unwilling. Atau kondisi tidak bersungguh-sungguh sebuah negara, dalam menjalankan pengadilan perkara yang disengketakan.

3)Pengadilan (kasus ini) di Indonesia belum berjalan. Bagaimana mungkin, pengadilan internasional masuk, memasuki pengadilan Indonesia yang belum berjalan?

4)Kasus ini bukan pelanggaran HAM berat. Sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM. Dan, sudah diumumkan beberapa waktu lalu.

Nomor satu: Sampai di situ saja, sudah selesai. "Indonesia bukan negara anggota Internasional Criminal Court. Karena, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma. Sehingga, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia,” jelas Ahmad Taufan.

Nomor dua sekaligus nomor tiga: "Unsur unable dan unwilling tidak terpenuhi. Karena saat ini kasus tersebut masih diproses, baik oleh kepolisian maupun lembaga negara independen, yakni Komnas HAM RI. Dengan begitu, mekanisme peradilan Indonesia tidak sedang dalam keadaan kolaps sebagaimana disyaratkan Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 Statuta Roma," tuturnya.

Nomor empat: “Didasarkan pada data dan bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM dalam investigasi kasus tersebut, tidak ada pelanggaran HAM berat,” katanya.

Apakah pihak TP 3, para politikus berpendidikan sangat tinggi itu tidak paham? Terutama di unsur nomor satu? Sangat mungkin mereka paham. Mereka para pakar. Tapi, mengapa mereka konferensi pers di Hotel Century, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/21), atau menyatakan akan membawa ini ke Mahkamah Internasional?

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyatakan, selama ini ada pihak yang terus-menerus, diulang-ulang, mendesak agar kasus tersebut dikategorikan pelanggaran HAM berat. “Komnas HAM sudah menyimpulkan, kasus ini pelanggaran HAM. Tapi bukan pelanggaran HAM berat,” katanya.

Taufan tidak membeberkan, siapa pihak yang dimaksud. Karena bisa jadi delik hukum baru. Namun, dia menjelaskan, salah satu cara yang dilakukan pihak tersebut adalah: Terus mendesak, membangun opini publik, agar kasus ini dianggap pelanggaran HAM berat. “Mereka menyebarkan disinformasi. Berusaha membelokkan informasi,” ujarnya.

"Termasuk, mereka menyebarkan disinformasi melalui video-video pendek. Mengutip berbagai keterangan anggota Komnas HAM atau aktivis HAM lainnya yang sebetulnya tidak berhubungan, atau tidak punya relevansi dengan kasus laskar FPI," ujarnya.

Publik yang tolah-toleh (karena rerata pendidikan putus SMP) bagai digoreng dengan ‘minyak’ kasus hukum. Yang bertaraf internasional. Publik ‘ngelu pol’, kata Arek Suroboyo.

Inilah tugas Kapolri baru, Listyo. Seolah-olah ringan. Tapi… kita tunggu, bagaimana nanti. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.