DKI per Hari Kubur 100 Korona

 

Korona ngamuk. Di Jakarta kemarin, 190 orang meninggal. Yang 100 pasien Korona, yang 90 bukan. Sedangkan pasien Korona meninggal se Indonesia kemarin 297. Jadi, sepertiga dari jumlah Korona meninggal, ada di Jakarta.

Data itu disampaikan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, DKI Jakarta, Suzi Marsitawati kepada wartawan di Balai Kota DKI, Senin kemarin. “Jadi, lebih banyak orang meninggal karena Korona, dibanding yang Non-Korona,” katanya. Perbandingan: 10 Korona, 9 Non-Korona.

Data itu bukan hanya Senin kemarin, melainkan rata-rata setiap hari. "Kita memakamkan protap Covid rata-rata 100 per hari. Non-Covid rata-rata 90. Makanya, jaga kesehatan," kata Suzi.

Meskipun bukan bidang tugasnya, Suzi menganjurkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Karena, pada akhirnya terkait bidang tugasnya juga: Pemakaman. “Supaya tidak sampai ratusan orang meninggal karena Korona,” ujarnya.

Data nasional, pemerintah melaporkan per Senin kemarin, ada 9.994 kasus baru Korona. Total kasus Korona di Tanah Air menjadi 999.256 per Senin (26/1/21) cut off pukul 12.00 WIB. Sedikit lagi sejuta.

Berdasarkan data BNPB, Senin (25/1/21), dilaporkan ada penambahan pasien sembuh Korona sebanyak 10.678. Sehingga, total pasien sembuh per kemarin, 809.488 orang. Total pasien meninggal 28.132 orang.

Kuburan Penuh

Makam khusus Korona di Jakarta semula di Pondok Ranggon. Sudah penuh sejak akhir tahun lalu. Penanggung Jawab Pelaksana Pemakaman COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Muhaemin kepada pers, Jumat (22/1/2021) mengatakan: 

"Hari ini, dimulai (pembukaan makam baru). Jadi, jenazah Corona yang dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, dialihkan ke TPU Bambu Apus."

Di situ luasnya 3.000 meter persegi. Cukup untuk sekitar 900 makam. Kalau 100 pasien Korona meninggal per hari, hanya cukup untuk sembilan hari. Itu pun jika tidak ada lonjakan jumlah kematian.

Lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (baru sembuh dari Covid-19) kepada pers mengatakan, kini menyiapkan makam khusus Korona di TPU Rorotan. Luasnya sekitar 2 hektar. 

"TPU Rorotan kami siapkan untuk 1.500 petak makam. Kalau kurang, nanti akan ditambah lagi,” kata Ahmad Riza.

Jika dikalkulasi dengan rerata pasien Korona meninggal 100 per hari, maka lahan 2 hektar itu hanya cukup untuk 15 hari. Di hari ke-15 sudah stop. Makam penuh. Kondisi ini benar-benar luar biasa. Pemerintah kalang-kabut, bukan hanya mengatasi Korona, tapi juga pemakaman korbannya.

Terus, bagaimana mengatasinya? Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, DKI Jakarta, Suzi Marsitawati mengatakan, ada anggaran yang disiapkan. Berasal dari APBD DKI Jakarta perubahan tahun 2020 senilai Rp 185 miliar.

"Iya Rp 185 miliar yang kemarin, akan digunakan untuk membeli lima lahan makam pasien Korona," katanya.

Lahan yang diincar, berlokasi di Srengseng Sawah, Kampung Dukuh, Semper, Joglo, dan Bambu Wulung. Masing-masing lahan itu akan disiapkan 3,3 hektare dengan ukuran satu petak makam 3,75 persegi.

Seumpama lima lahan itu sudah dibeli, maka DKI Jakarta punya cadangan makam khusus Korona sekitar 15 hektar. Di lima lokasi.

Kalau lahan 2 hektar di TPU Rorotan cukup untuk 15 hari, maka total lima lahan itu cukup untuk 112 hari pemakaman jenazah Korona. Atau sekitar empat bulan. 

Total jenderal, adegan ‘kejar-kejaran dengan jenazah Korona’ di Jakarta bakal bermasalah lagi pada lima bulan ke depan. Atau sampai akhir Juni 2021 nanti. Pada saat itu, semua makam Korona di Jakarta, penuh. Padahal, lima lokasi makam itu saja saat ini belum terbeli.

Pemerintah panik, terutama di Jakarta. Pada Selasa (19/1/21) Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza mengatakan kepada pers, yang ditafsirkan, bahwa Pemprov DKI kewalahan dan menyerah, minta bantuan pusat.

Kalimat Ahmad Riza agak panjang. Begini: 

"Harapan kami, mudah-mudahan fasilitas juga daerah-daerah lain ditingkatkan. Khususnya Jakarta, karena kalau sekitar Jakarta nggak mendapat dukungan yang lebih dari pemerintah pusat, itu akan berdampak pada ketersediaan fasilitas di Jakarta yang memang COVID masih tinggi. Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Botabek. Sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun. Kira-kira begitu."

Di situ ada kalimat: “Pak Gubernur berharap pemerintah pusat mengambil-alih”. Yang bisa ditafsirkan menyerah.

Pernyataan Ahmad Riza itu, langsung ditanggapi. Oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra, Jakarta Timur, Ali Lubis. Yang tegas, meminta Gubernur DKI Anies mundur dari jabatannya.

Ali Lubis kepada pers, mengatakan: "Terkait Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Anies nyerah lawan COVID-19? Jika seperti itu, sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur.”

Ali berharap, pandemi COVID-19 berkurang jika penanganan di Jakarta diambil alih oleh pemerintah pusat.

"Semoga penanganan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Jakarta lebih baik jika diambil alih pemerintah pusat, sehingga dapat mengurangi bertambahnya warga Jakarta yang terpapar virus Corona," imbuhnya.

Kalau sudah begini, maka ngamuknya Korona sudah ditunggangi politikus. Justru di saat vaksinasi sedang berlangsung. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.