50% Off Vonis Koruptor

 

Indonesia lebih korup banding Timor Leste di 2020. Itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Diumumkan Transparency International Indonesia (TII) secara virtual, Kamis (28/1/21). Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, sudah menduga merosotnya IPK kita. “Karena hakim-hakim memberi diskon hukuman pada koruptor,” katanya.

TII mengumumkan, di 2020 skor IPK Indonesia 37. Skala 0 sampai 100. skor 0 sangat korup, 100 sangat bersih. IPK kita di bawah Timor Leste yang skornya 40. 

Di Asia Tenggara: Singapura skor 85, Brunei Darussalam 60, Malaysia 51 dan Timor Leste dengan 40. Kita urutan ke lima.

Di bawah Indonesia ada Vietnam 36, Thailand 26, Filipina 34, Laos 29, Myanmar 28, Kamboja 21 posisi buncit.

Dibanding 2019 IPK Indonesia 2020 turun tiga poin. “Di 2019 IPK Indonesia 40, peringkat dunia 85. Tahun 2020 skor 37 peringkat dunia 102. Skor kita 2020 sama dengan Republik Gambia (negeri miskin Afrika Barat),” kata Manajer Riset TII, Wawan Suyatmiko, Kamis (28/1/21).

Tingkat internasional paling bersih: Denmark (88), Selandia Baru (88), Finlandia (85), Singapura (85), Swedia (85), Swis (85), Norwegia (84), Belanda (82), Jerman (80), dan Luxemburg (80). 

Tingkat internasional paling korup: Somalia (12), Sudan Selatan (12), Suriah (14), Yaman (15), dan Venezuela (15). Negara-negara yang ekonominya morat-marit.

Menkopolhukam Mahfud, sudah menduga sebelumnya. “Dari sudut pandang persepsi (IPK) saya duga sebelumnya, paling tidak, stagnan, atau merosot dikit,” katanya, Kamis (28/1/21).

Pertama, terkait kontroversi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. “Produk hukum itu bisa dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Meskipun faktanya, bisa iya, bisa tidak. Tergantung sudut apa yang mau dilihat," ujar Mahfud.

Kedua, hakim-hakim suka memberi diskon vonis hukuman koruptor. Baik di peradilan tingkat pertama, sampai ke PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung.

"Justru di 2020 marak sekali diskon hukuman pembebasan oleh Mahkamah Agung. Atau, pengurangan hukuman oleh Mahkamah Agung terhadap koruptor yang divonis pengadilan di bawahnya,” tutur Mahfud.

Dilanjut: “Bahkan, di Mahkamah Agung tingkat kasasi kasus korupsi, kalau tidak bebas di kasasi, kadang kala juga diskon hukuman di PK-nya. Itu sudah saya duga bakal terjadi sesuatu," pungkasnya. 

Kelihatan jelas, Mahfud emosi terhadap hakim-hakim, terutama di Mahkamah Agung. Mau menduga, bahwa hakimnya disogok agar memberi diskon (hakimnya korup), juga tidak mungkin. Tidak mungkin menduga, apalagi menuduh. Sebab, tidak ada bukti hukum. 

Sementara, pemerintah juga tidak mungkin mengatur hakim-hakim. Karena, dalam trias politika, hakim berdiri sendiri, independen. Yudikatif. Mewakili Allah (dalam peradilan) di bumi. Tidak di bawah eksekutif. Jadinya, Mahfud cuma bisa emosi.

Bukti Dugaan Mahfud terhadap Hakim

Terbaru, 9 Desember 2020. Mahkamah Agung mengabulkan PK yang diajukan koruptor Fahmi Darmawansyah, Dirut PT Merial Esa, yang suami aktris senior Inneke Koesherawati. Hukuman terhadap Fahmi yang semula 3,5 tahun penjara dipotong diskon, jadi 1,5 tahun penjara. Diskon lebih dari 60 persen.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung memberi diskon itu, juga luar biasa hebat. 

Ikhtisar kasus, Fahmi yang dipenjara di LP Sukamiskin Bandung, karena kasus suap juga. Yakni, suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016. 

Saat Fahmi menjalani hukuman, menyuap lagi. Kali ini kepada Kepala LP Sukamiskin, Wahid Husen (sudah diproses hukum). Tujuan suap, agar diberi fasilitas mewah di penjara. Barang suapan Fahmi: Sebuah mobil Mitsubishi Triton seharga Rp 427 juta. 

Pada kasus suap kedua, Fahmi dihukum penjara 3,5 tahun. Kemudian dia mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Hakim MA memberi diskon hukuman jadi 1,5 tahun penjara.

Yang menarik, pertimbangan hakim MA dalam memberi diskon hukuman ke Fahmi. Yakni: Fahmi tidak berniat jahat. Tidak mempengaruhi Wahid Husen selaku Kalapas agar Fahmi mendapat fasilitas di Lapas Sukamiskin. Tidak begitu. Melainkan, karena sifat kedermawanan Fahmi Darmawansyah.

Menanggapi itu, Plt Jubir KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (9/12/2020) mengatakan: "Penggunaan terminologi ‘kedermawanan’ Fahmi, dalam putusan tersebut mengaburkan esensi makna dari sifat kedermawanan itu sendiri.”

Ternyata, hakim di Mahkamah Agung memberi diskon hukuman terhadap koruptor bukan hanya sekali itu saja. Tapi, sudah 20 kali. Diskon hukuman terhadap Fahmi itu yang ke-21.

Berikut ini para koruptor yang hukumannya didiskon MA, data dari KPK: 

1. Mantan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, kasus suap pengerjaan jembatan, MA mengurangi hukuman dari 6 tahun penjara menjadi 4 tahun dan 6 bulan penjara. 

2. Adik mantan Menpora, Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng, kasus proyek pembangunan P3SON di Hambalang, MA mengurangi hukuman dari 3 tahun 6 bulan penjara menjadi 3 tahun penjara. 

3. Mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun, kasus suap Ketua MK Akil Mochtar, MA mengurangi hukuman dari 3 tahun 9 bulan penjara menjadi 3 tahun penjara. 

4. Petinggi Lippo Group, Billy Sindoro, kasus suap perizinan proyek Meikarta, MA mengurangi hukuman dari 3 tahun 6 bulan penjara menjadi 2 tahun penjara. 

5. Pengusaha Hadi Setiawan, kasus suap hakim Pengadilan Tipikor Medan, MA mengurangi hukuman dari 4 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara. 

6. Mantan Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi, kasus suap izin Amdal, MA mengurangi hukuman dari 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. 

7. Pengacara OC Kaligis, kasus suap majelis hakim dan panitera PTUN Medan, MA mengurangi hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. 

8. Mantan Ketua DPD, Irman Gusman, kasus suap terkait impor gula, MA mengurangi hukuman dari 4 tahun 6 bulan penjara menjadi 3 tahun penjara. 

9. Eks panitera pengganti pada Pengadilan Tipikor Medan, Helpandi, kasus suap hakim Pengadilan Tipikor Medan, MA mengurangi hukuman dari 7 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. 

10. Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta, MA mengurangi hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. 

11. Eks panitera pengganti pada PN Jakarta Selatan, Tarmizi, kasus suap pengaturan perkara, MA mengurangi hukuman dari 4 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara. 

12. Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, kasus suap terkait impor daging, MA mengurangi hukuman dari 8 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. 

13. Pengusaha Tamin Sukardi, kasus suap hakim Pengadilan Tipikor Medan, MA mengurangi hukuman dari 8 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. 

14. Mantan Bupati Talaud, Sri Wahyumi Manalip, kasus suap pekerjaan revitalisasi pasar, MA mengurangi hukuman dari 4 tahun 6 bulan penjara menjadi 2 tahun penjara.

15. Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina, Suroso Atmomartoyo, kasus suap pembelian tetraethyllead (TEL), MA menghapus kewajiban membayar uang pengganti. 

16. Mantan panitera pengganti PN Bengkulu, Badaruddin Bachsin, kasus suap hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, MA mengurangi hukuman dari 8 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. 

17. Mantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, kasus suap pengadaan barang dan jasa, MA mengurangi hukuman dari 5 tahun 6 bulan penjara menjadi 4 tahun penjara. 

18. Eks calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, kasus suap pengadaan barang dan jasa, MA mengurangi hukuman dari 5 tahun 6 bulan penjara menjadi 4 tahun penjara. 

19. Mantan panitera PN Jakarta Utara, Rohadi, kasus suap pengurusan perkara Saipul Jamil, MA mengurangi hukuman dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. 

20.Mantan anggota DPR, Musa Zainuddin, kasus suap proyek Kementerian PUPR, MA mengurangi hukuman dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara.

Itulah rentetan kedermawanan hakim Mahkamah Agung dalam memotong hukuman koruptor. Ini sudah dipublikasikan banyak media massa sejak dulu. Tapi, ya tidak berpengaruh. Gak ngaruh, blas. (*)

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.