Ambil Paksa Jenazah Covid-19

Jenazah Covid-19. Foto: Asia Federasi

 

“Aku ingin lihat wajah suamiku yang terakhir kali,” ujar wanita usia sekitar 35, menjemput jenazah korban kecelakaan pesawat. Dijawab polisi: “Tidak bisa. Karena jenazah suami ibu, tanpa kepala.”

Itu bukan lelucon. Saya lihat sendiri saat meliput berita jatuhnya pesawat Merpati Airlines jenis Casa, CN 235 – 10 pada 18 Oktober 1992.

Pesawat menabrak Gunung Putang di Garut, Jawa Barat. Semua, 31 penumpang, termasuk pilot Capt Fierda Basaria Panggabean, tewas. Jenazah berantakan.

Dan, wanita yang suaminya tewas itu, salah satu keluarga korban. Setelah diberitahu polisi tentang kondisi jenazah, dia tidak bersikeras membuka peti.

Peristiwa sebaliknya, terjadi pada kasus ‘ambil paksa jenazah Corona’ di RS Paru, Surabaya, 12 Juni 2020. Jenazahnya wanita. Sepuluh orang mengambil paksa jenazah, karena mereka tidak rela jenazah dimakamkan dengan prosedur Covid-19.

Empat anak-anak almarhumah jadi tersangka. Padahal, mereka ingin melihat wajah ibu yang terakhir kalinya. Mirip keluarga korban jatuhnya pesawat tersebut.

Posisi polisi, secara moral terjepit. Di satu sisi, harus menegakkan hukum. Di sisi lain, disorot masyarakat seolah ‘terlalu tega’ memenjarakan anak-anak yang berniat menguburkan jenazah ibunya.

Repotnya, jumlah kasus serupa sangat banyak. Sebanyak jumlah kematian akibat Covid-19. Tersebar di berbagai kota.

 Pasal Pidana vs UU Wabah Penyakit

Penetapan tersangka kepada 4 orang pengambil paksa jenazah, jadi diskusi yang bakal tak habis-habisnya di masyarakat.

Sebab, kasusnya banyak. Dan akan terus terjadi. Sampai ditemukan obat Covid-19.

Sepanjang kasus serupa muncul, polisi harus tetap konsisten memenjarakan tersangka kasus demikian.

Sebaliknya, protes dari masyarakat juga tak kalah sengitnya. Bagi mereka yang tidak protes, dalam hati mereka bisa saja membela tersangka.

Inilah salah satu dampak pandemic Covid-19. Mengobrak-abrik segala bidang. Termasuk dampak di bidang hukum.

Hukum pidana, setia pada prinsip ultimum remedium.

Istilah itu pertama kali dicetuskan mantan Menteri Kehakiman Belanda Modderman ketika membahas rancangan Wetboek van Strafrecht 1809.

Ultimum remedium artinya, hukum pidana sanksi pamungkas, jika alat peraturan lainnya tidak bisa dicapai menegakkan aturan.

Modermann menekankan, hukum pidana hanya dapat digunakan ketika suatu tindakan tidak dapat lagi dicegah melalui sarana hukum lainnya.

Misalnya, imbauan, peringatan keras, hukum administrasi, hukum perdata.

Polisi, sesuai instruksi Kapolri Jenderal Idham Aziz, harus mengutamakan tindakan peemptif dan preventif dalam menangani kasus-kasus terkait pandemic Covid-19.

Walaupun, Kapolri juga menyatakan, jika preemtif dan preventif sudah ditempuh dan tidak efektif, maka langkah terakhir adalah penegakan hukum. Represif terukur.

Di sini posisi polisi terjepit. Jika sampai menggunakan represif, maka bisa terjadi penolakan sosial di masyarakat.

Dalam kasus ini penindakan hukum digunakan UU Wabah Penyakit Menular.

Persoalannya, Indonesia punya dua perangkat hukum untuk itu.

Ada, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular).

Ada, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) yang juga implisit mengatur mengenai wabah penyakit.

UU yang lama (1984) tidak mengatur soal sanksi hukum bagi pengambil jenazah penyakit menular. Sedangkan UU yang baru (2018) mengatur hal itu.

Pertanyaannya, peraturan mana yang digunakan?

Meski heboh virus Corona sudah lebih dari empat bulan, tapi belum ada diskusi dan kesimpulan yang membahas hal ini.

Mungkin, para pakar dan praktisi hukum beranggapan, bahwa pandemic Covid-19 tidak akan lama. Sehingga tidak perlu dirumuskan aturannya.

Seperti halnya kita semua juga berharap, agar badai Corona segera berlalu. (*)

Jakarta, 7 Juli 2020

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.